Published On:Kamis, 04 April 2013

Posted by ridhaputra

GUBERNUR Aceh Zaini Abdullah menjumpai ribuan massa yang berkumpul di Simpang Kodim Banda Aceh setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kamis sore, 4 April 2013.

Di depan massa, Zaini Abdullah mengatakan persoalan Aceh saat ini sedang dilirik oleh dunia internasional. Dia yakin, persoalan tarik ulur bendera Aceh saat ini mendapat sorotan dari mantan Perdana Menteri Finlandi, Martti Ahtisaari, yang menjadi mediator perjanjian damai Helsinki tahun 2005 lalu.

“Jika masalah ini tidak selesai kita akan minta Martti Ahtisaari untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Karena dia dulu mediator perjanjian damai, secara tidak langsung Martti masih punya tanggung jawab menyelesaikan masalah ini,” kata Zaini Abdullah.

Menurutnya, Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang kini telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh, tidak bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 atau UUPA dan MoU Helsinki.

Zaini menilai, lahirnya PP Nomor 77 tahun 2007 tentang Bendera dan Lambang Daerah adalah upaya pengaburan pusat atas pengakuan kekhususan Aceh. Bahkan, menurutnya, PP tersebut inkonstitusional.
“Jika dilihat dari aturan di atasnya yaitu UUPA, maka aturan tersebut telah melanggar aturan yang lebih tinggi,” kata dia.

Dia mengatakan tetap komit mempertahankan perdamaian Aceh UUPA dan MoU Helsinki.